Surabaya – Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (FORDEK AIPKI) yang berlangsung Di Surabaya dan menempatkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) sebagai tuan rumah penyelenggaraan tahun 2024 ini berfokus membahas inovasi dan peningkatan dalam pendidikan dokter.
Salah satu yang menjadi tantangan selama ini yaitu retaker atau mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) yang susah lulus dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
Ketua AIPKI, Prof. Dr. dr. Budi Santoso, SpOG (K) memaparkan bahwa perlu penegasan pada batas tertentu untuk retaker mahasiswa sebagai tanggung jawab institusi terhadap mahasiswanya. “Selama ini masih banyak mahasiswa kedokteran yang belum mampu memenuhi kompetensi di tahap akhir, bahkan ada yang sampai 33x belum lulus retaker. Melihat permasalahan tersebut kami menetapkan adanya Uji Panel untuk mempermudah mendapat standar kompetensi minimal, hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas dokter di Indonesia,” ujarnya.
AIPKI akan melakukan audiensi dengan kementerian kesehatan supaya ada batasan bagi mahasiswa profesi kedokteran. Saat ini, retaker dibatasi hingga 10x namun kedepan akan diperpendek menjadi 5x batasan. Dalam kesempatan tersenut FORDEK AIPKI juga membahas mengenai pemerataan distribusi dokter di Indonesia yang belum maksimal. Meningkatnya jumlah lulusan kedokteran tiap tahunnya, diperlukan upaya pemerataan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, utamanya di daerah terpencil, namun juga perlu disertai dengan kebijakan pemerintahan pusat. “Distribusi pemerataan juga menjadi concern kami saat ini. Hal ini sering menjadi kendala dan terindikasi di daerah-daerah terpencil.
Kami juga perlu dukungan pemerintah dalam mengatur pendistribusian ini,” terang Budi. Ditambahkannya, berkaitanBudi Santoso juga berharap adanya pendirian FK baru, yanh dilakukan di luar pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, dengan demikian keberadaan FK akan lebih merata dan memenuhi rekomendasi. Jika pendistribusian hanya berkutat di kota-kota besar, maka berapapun jumlah dokter tidak akan menyelesaikan permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dekan FK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) sekaligus Bendahara AIPKI, Dr. Handayani, dr., M.Kes., mengungkapkan, selain pendistribusian yang merata, diperlukan pula dokter yang berkualitas dan berkompeten untuk bisa melayani masyarakat. “Sebagai institusi pendidikan kedokteran, kami mensyaratkan kualitas tidak hanya sekedar kuantitas. 2024 ini telah ada 15 Fakultas Kedokteran baru, namun peningkatan FK baru setiap tahunnya juga tetap harus menjaga mutu pendidikan, hal ini berpengaruh pada bagaimana masyarakat dilayani seorang dokter dengan kualitas yang terbaik,” jelasnya.
Diharapkan, hasil dari FORDEK AIPKI 2024 dapat menjadi landasan bagi implementasi perubahan positif dalam pendidikan kedokteran di Indonesia.(Spt)
