Surabaya – Secara resmi Universitas Airlangga (Unair) menggelar pernyataan sikap menyangkut soal kondisi demokrasi di Indonesia Saat ini, yang berlangsung di Gedung Rektorat Unair Kampus C Surabaya.Rabu (7/2/2024).
Rektor Unair Mohammad Nasih menjelaskan, pernyataan sikap itu dilakukan setelah mencermati perkembangan situasi akhir-akhir ini yang sangat dinamis dan menghangat sertaberpotensi untuk melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Rektor dan civitas akademika Unair Surabaya menghimbau, mengajak, danmenyerukan agar Semua Pihak untuk secara bersama-sama mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat di Indonesia, melalui salah satunya, namun tidak terbatas pada, penyelenggaraanPemilihan Umum yang Berkualitas, Jujur, Adil, Bebas, Rahasia, Aman dan Damai.
“Ada bibit-bibit yang berpotensi untuk melemahkan gotong royong, dan tentu kesatuan dan persatuan bangsa. Maka, kami semuanya menyampaikan ajakan pesan untuk demokrasi Indonesia yang bermartabat dan Pemilu yang berkualitas,” jelas Nasih.
Berikut selengkapnya pernyataan sikap Unair Surabaya.
1. Semua Pihak, khususnya para Aktor Politik untuk mengedepankan adab, moralitas, etika, tata krama, dan sopan santun dalam berpolitik serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.
2. Para Elit, khususnya Elit Politik, baik di Pusat maupun di Daerah untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi terwujudnya demokrasi yang bermartabat serta benar-benar lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat semesta daripada kepentingan pribadi, suku, golongan, maupun partai.
3. Semua Pihak untuk mematuhi dan mentaati semua peraturan perundang-undangan yangberlaku, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum baik secara langsung maupuntidak langsung.
4. Semua Pihak untuk berhenti menggunakan Politik Uang (money politics) dalam segala bentukdan rupa, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai Pemberi maupun sebagalPenerima.
5. Semua Pihak untuk berhenti menggunakan politik pecah belah, memprovokasi, memfitnah, menyebarkan berita bohong, serta mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam, dan memaksa orang lain agar memilih pilihan tertentu.
6. Penyelenggara Pemilu untuk benar-benar melaksanakan tugasnya secara profesional, adil, tidak memihak, independen, jujur, dan transparan.
7. Aparatur Penegak Hukum hendaknya menangani berbagai permasalahan hukum yang terjadisecara profesional, transparan, dan adil serta memberikan rasa keadilan bagi semua warganegara apapun pilihan politiknya.
8. Semua ASN beserta Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untukbersikap netral sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi(TUPOKSI)-nya masing masing. Lebih detailnya untuk Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)hendaknya benar-benar menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan semua warganegara, khususnya yang mempunyai hak pilih, untuk dapat memilih secara bebas, rahasia, dan tanpa rasa takut dan khawatir apapun pilihan yang bersangkutan serta menjamin kebebasan berpendapat.
9. Segenap elemen masyarakat: Profesor, Guru Besar, Ulama, Kyai, Cendekiawan, Intelektual,Akademisi, Dosen serta Mahasiswa agar menjaga nalar, akal sehat dan integritas diri serta secaraaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang berkualitas, jujur, adil, danbebas serta pilihan yang rasional dan cerdas bagi keutuhan NKRI, keberlanjutan pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi prinsip penuh tanggung jawab, arifdan bijaksana.
10.Seluruh Warga Negara yang mempunyai hak pilih, agar dengan suka cita hadir di TempatPemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya secara bebas, cerdas, rasional danmerdeka sesuai dengan suara hati nurani serta menjaga toleransi, menghormati dan menghargai pilihan orang lain yang mungkin berbeda.
