Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) turut bersuara terkait kasus korupsi timah di Bangka Belitung . Terbaru, Kejakasaan Agung (Kejagung) mengumumkan secara resmi hasil audit perkara korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk Periode 2015-2022.
Hasil audit tersebut menunjukkan jumlah kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun. Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Muh. Idil menilai kasus tersebut sebagai bagian dari kegagalan tata kelola pemerintahan di sektor ekstraktif.
“Megakorupsi timah yang terjadi di Bangka Belitung itu itu menurut hemat kami adalah potret dari kegagalan dan kelalaian pemerintah di sektor ekstraktif. Ciri utama dari kegagalan itu adalah suap untuk izin eksploitasi, kolusi di antara pejabat pemerintahan juga keterlibatan perusahaan ekstratif. Ini tindakan ceroboh. Negara bertanggung jawab mengawal kasus ini”, jelasnya.
Idil juga menilai, perlu pengembangan kasus ini untuk mencari aktor utama. Menurutnya, kasus ini pasti memiliki pemain utama yang menjadi aktor intelektual. “Kasus ini harus terus dikembangkan hingga tuntas dan menyentuh aktor utama kasus. Jangan sampai penegak hukum hanya mencari kambing hitam dari kasus ini seraya menyembunyikan aktor utamanya.
Untuk keadilan, kasus ini harus dituntaskan”, sambungnya. Idil sekaligus memberi beberapa poin rekomendasi penyelesaian kasus korupsi timah tersebut berdasar pada kajian yang telah dilakukan oleh DPP IMM.
“Kami melakukan analisis mendalam mengenai kasus ini dan mendorong penyelesaian kasus. Langkah yang memungkinkan dilakukan adalah, kasus ini harus dibuka secara transparan, hukum harus ditegakkan. Lebih dari itu pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah produktif bagi penyelesaian masalah”, kata Idil.
Dalam kesempatan tersebut, Idil juga menyampaikan komitmen penuh DPP IMM dalam mengawal korupsi timah di Indonesia. DPP IMM dalam hal ini akan terlibat secara langsung dalam upaya-upaya advokasi terhadap kasus tersebut.(Adm)
